11 February 2013

Patarsono

Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum Digulingkan SBY ?

Penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh ketua DPD Partai Demokrat (PD) se-Indonesia, dinilai ampuh mambuat DPD PD patuh kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Menurut saya DPD akan pro dengan SBY. Anas bisa digulingkan, DPD tidak akan berani membangkang SBY,” kata Pengamat Politik, Hanggoro Doso Pamungkas, Minggu (10/2/2013). Dia menambahkan ini adalah langkah salah yang ditempuh oleh SBY, sebab akan berdampak buruk bagi partai berlambang mercy ini. “Nasib Demokrat di 2014, semakin buruk saja. Jika trik-trik yang menurut saya tidak demokratis dipelihara di internal demokrat,” ungkapnya.

Seperti yang diketahui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY, menyaksikan langsung penandatangan pakta integritas oleh seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD, dari 33 Provinsi di kediamannya, Minggu (10/2/2013) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Penantangan pakta integritas ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada 8 Februari 2013 lalu, dimana Majelis Tinggi PD telah menetapkan 10 pakta Integritas, sebagai bentuk penyelamatan dan mengembalikan citra PD. Hal tersebut bertujuan untuk mengedepankan tindakan dan kebijakan pro rakyat. Serta tetap menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengamat : SBY Sudah Lucuti Kekuasaan Anas
Pernyataan Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono soal penyelamatan partai, semalam masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya, SBY tidak secara terus terang memecat Anas Urbaningrum, tapi mengambil alih tugasnya sebagai ketua umum.

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah menilai, pernyataan SBY mengisyaratkan jika kekuatan Anas dan pengurus di DPP sudah tak ada lagi. "Anas kekuasaannya dilucuti dan sekarang majelis tinggi yang berkuasa, bukan DPP lagi," kata dia Sabtu (9/2/2013).Menurutnya, SBY melucuti kekuasaan Anas dengan gayanya sendiri. "SBY itu kan tidak bisa yang langsung, dia sangat berdiplomasi dan berputar-putar," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, SBY memberi kesempatan kepada Anas untuk menyelesaikan masalah hukum dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek sekolah olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tetap menjadi wakil ketua Majelis Partai, sementara saya memimpin langsung gerakan pembersihan dan penertiban Partai Demokrat ini," kata SBY saat jumpa pers di rumahnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013)."Memberi kesempatan kepada saudara Anas untuk lebih memfokuskan diri terhadap dugaan masalah hukum yang sedang ditangani KPK," imbuhnya.

Anas : Saya Tetap Ketua Umum!
Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum membantah kewenangannya sebagai ketua umum dinonaktifkan. Menurutnya, hingga kini jabatan tertinggi di DPP itu masih disandangnya."Dalam rapat itu ketua Majelis Tinggi mengatakan, bahwa saya tetap ketua umum dan wakil ketua majelis tinggi, tidak ada (dinonaktifkan)," kata Anas saat ditemui di kediamannya, di Jalan Teluk Semangka, Komplek TNI AU, Bukit Duri, Jakarta Timur, Sabtu (9/2/2013). "Karena itu saya tetap menjalankan kegiatan partai. Hari ini, saya mau ke Banten ada kegiatan di DPC Banten," tambahnya.

Padahal hasil rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) yang digelar, Jumat 8 Februari malam memutuskan jika kekuasaan Anas diambil alih SBY. Sementara, Anas diminta lebih fokus mengurus kasus hukumnya di KPK.

Anas menyangkal putusan SBY untuk mengambil alih wewenang merupakan pemecatan tidak langsung yang ditujukan pada dirinya. "Ada poin sesuai dengan hirarki dan konstitusi partai. Jadi pegangannya konstitusi partai," ucapnya.

Tidak Menandatangani Pakta Integritas, Anas Makin Dicurigai
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak menghadiri penandatanganan pakta integritas yang dilakukan seluruh jajaran Partai Demokrat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tadi malam. Padahal penandatanganan tersebut ditujukan untuk menjaga kedisiplinan kader Partai Demokrat untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Anas beralasan sedang sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara tersebut.Hal ini tentu semakin menambah kecurigaan publik, tak terkecuali faksi yang selama ini meminta Anas untuk mundur lantaran sang Ketua Umum disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi. Kecurigaan itu pun menebal saat Anas tidak bersedia menandatangani Pakta Integritas yang salah satunya menentang korupsi.

"Tidak masalah (Anas tidak tandatangan), itu hak dia. Tapi kita sudah lihat kekompakan itu adalah konsensus. Jadi satu dua yang tidak berada dalam konsensus itu ya kita persilakan," kata salah satu Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/2/2013).

Amir sendiri tidak begitu mempermasalahkan ketidakhadiran Anas dalam pertemuan tersebut. Meskipun komitmen penandatanganan Pakta Integritas itu harus dilakukan oleh seluruh kader, tidak terkecuali Anas sebagai Ketua Umum partai.

"Tidak masalah. Karena masih ada delapan anggota Majelis Tinggi. Silakan yang tidak mau tanda tangan tapi kalau seperti Pak Anas bukan tidak mau tanda tangan, belum tanda tangan saja kita harapkan begitu," pungkasnya.

Berikut isi 10 poin pakta integritas upaya penyelamatan SBY terhadap PD :
 
1. Akan senantiasa menjaga kinerja dan integritas, untuk mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara, serta senantiasa menjaga nama baik Partai Demokrat dengan penuh kesadaran, dan tanggungjawab. Saya akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral politik partai, serta jati diri kader Partai Demokrat yang bersih, cerdas dan santun.

2. Dalam menjalankan tugas dan pengabdian, saya utamanya dalam melayani mensejahterakan, dan melayani masyarakat. Saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua dan tidak akan pernah menjalankan kebijakan yang diskriminatif, oleh perbedaan agama, etnik, suku, gender, daerah, posisi politik, dan perbedaan identitas yang lain.

3. Sesuai dengan ideologi manifesto politik dan platform Partai Demokrat dengan sungguh-sungguh, saya akan terus menjalankan, dan memperkuat persatuan harmoni dan toleransi, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, berdasarkan Pancasila UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

4. Demi tercipatanya rasa keadilan dan semangat pembangunan untuk semua, saya akan bekerja sangat keras untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang miskin, tertinggal, dan belum sejahtera melalui berbagai kebijakan program aksi dan langkah yang nyata. Semua program pro rakyat yang dijalankan pemerintah selama ini, akan tetap saya pertahankan dan akan ditingkatkan di masa mendatang.

5. Sebagai kader Partai Demokrat, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada konstitusi, hukum dan segala perturan yang berlaku. Sebagai cerminan dan perilaku saya sebagai bangsa yang baik, serta patuh dan taat kepada kode etik Partai Demokrat, sebagai kode partai yang amanah dan bertanggung jawab.

6. Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedang mengemban tugas di eksekutif, legislatif, pusat dan daerah, saya akan memegang teguh moral dan etika profesi dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yang capable, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara.

7. Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk suap yang melawan hukum dan merugikan negara, serta dari narkoba, asusila dan pelanggaran berat lainnya. Dalam hal saya ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, maka sesuai dengan kode etik Partai Demokrat yang telah disahkan pada tanggal 24 juli 2011, maka saya akan menerima sanksi sesuai ketentuan partai yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi, atau terpidana dalam kejahatan yang berat yang lain, saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan saya di jajaran PD atau siap menerima sanksi dari jajaran kepartaian saya oleh Dewan Kehormatan Partai.

9. Sebagai warga negara dan pejabat publik yang taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan data harta kekayaan saya kepada Dewan Kehormatan partai beserta NPWP saya.

10. Khusus mengenai sering terjadinya korupsi dan penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD, maka saya yang bertugas sebagai pejabat eksekutif atau legislatif berjanji tidak akan melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam ABPN dan APBD ini.

Wewenang Diambil SBY, Anas Santai
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih wewenang Anas Urbaningrum di DPP. Anas coba menanggapi kebijakan SBY dengan tenang. "Dia tidak kecewa, dia tenang dan santai," kata mantan pengurus PB HMI, Ramdansyah usai menjenguk Anas di rumahnya, di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (9/2/2013).

Hal senada juga diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa. Menurutnya, Anas terlihat ceria saat ditemui pengurus Demokrat di kediamannya. "Begitu sampai, Pak Anas ketawa-ketawa saja," kata Saan.

Saan juga enggan berkomentar terlalu jauh mengenai isi pidato SBY usai pertemuan yang di gelar di Cikeas, Bogor pada Jumat 8 Februari 2013, Malam. "Semua mengikuti aturan dan konstitusi partai," ucapnya.

"Pendukung Anas Akan Melawan Secara Santun"
Langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,Susilo Bambang Yudhoyono melucuti kekuasaan Anas Urbaningrum akan mendapat tentangan. Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah mengatakan, pendukung Anas akan melawan SBY secara santun."Bentuk perlawanannya tidak akan vulgar dan berontak. Tapi pendukung Anas akan apatis dan keluar dari demokrat. Jadi akan ada perlawanan santun," kata Iberamsjah , Sabtu (9/2/2013).

Selain membuat hati simpatisan Anas hancur, langkah SBY juga sebenarnya telah melanggar AD/ART partai berlambang bintang mercy itu. Karena, melucuti kekuasaan DPP harus dilakukan melalui kongres. "Tida bisa melalui SBY," terangnya.Untuk melawan atau berontak terhadap keputusan SBY secara terang-terangan tentu bukanlah hal mudah. Posisi SBY sebagai pendiri, ketua Majelis Tinggi tentu akan sulit untuk dilawan keputusannya. "Makanya semua nurut. Tapi kita lihat saja nanti perlawanan dari Anas," terangnya.

Menurutnya, sebenarnya SBY sangat terpukul dengan kondisi di internal Partai Demokrat. Hal itu bisa dilihat dari guratan di wajahnya selama menggelar pernyataan pers."Aura mukanya tertekan. Kalau kita baca dari garis wajahnya, dia tidak bahagia," tegasnya.Semalam, setelah menggelar rapat dengan anggota Majelis Tinggi, SBY memutuskan untuk mengambil alih tugas Anas di DPP. Dia meminta Anas untuk fokus menghadapi proses hukum di KPK.

"Kepada Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tetap menjadi wakil ketua Majelis Partai, sementara saya memimpin langsung gerakan pembersihan dan penertiban Partai Demokrat ini," kata SBY saat jumpa pers di rumahnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/2/2013). "Memberi kesempatan kepada saudara Anas untuk lebih memfokuskan diri terhadap dugaan masalah hukum yang sedang ditangani KPK," tegasnya.

Patarsono

About Patarsono -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :